Anggota DPR Minta PLN Evaluasi Kapasitas dan Kelayakan KJA di Waduk Waduk Cirata dan Saguling

25-10-2021 / KOMISI VII

 

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengungkapkan peristiwa kematian ribuan ikan keramba jaring apung (KJA) di Waduk Cirata dan Saguling, Jawa Barat, jangan sampai mengganggu operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

 

"Sebab bila operasional PLTA terganggu akan berdampak pada kelancaran produksi dan distribusi listrik untuk wilayah tertentu. Bila hal tersebut terjadi maka akan merugikan masyarakat luas,"ujar Mulyanto dalam siaran pers nya, Senin (25/10/2021).

 

Dengan peristiwa tersebut, Mulyanto menegaskan, PLN harus mengevaluasi kapasitas dan kelayakan KJA milik masyarakat. Bila tidak, maka bukan hanya operasional PLTA dapat terganggu, namun yang utama adalah terkait perekonomian dan lingkungan masyarakat setempat.

 

Politisi dari Fraksi PKS ini minta PLN melibatkan masyarakat bekerja sama dalam menjaga lingkungan dan kualitas air PLTA. PLN dan masyarakat harus memikirkan cara menetralisasi limbah dan endapan pakan KJA agar tidak merusak mesin-mesin pembangkit listrik.

 

"PLN bersama badan pengelola waduk harus memeriksa kualitas air secara berkala. Air yang kurang baik akan membuat mesin cepat berkarat dan berkurang kemampuan kerjanya," jelasnya. Oleh karena itu, sebelum hal itu terjadi maka PLN harus aktif melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan waduk oleh masyarakat.

 

Ditambahkannya, PLN dan badan pengelola waduk harus tegas menegakan aturan jumlah KJA yang dibolehkan. Aturan ini perlu ditegakkan agar kualitas air waduk bisa terjaga. Meski begitu Mulyanto minta PLN mengedepankan pendekatan edukatif untuk membangun partisipasi masyarakat. Sebab di tengah pandemi yang belum usai ini PLN tetap harus memikirkan dampak ekonomi yang ditimbulkan bila ingin melakukan penertiban KJA di waduk.

 

"PLN tetap harus memikirkan solusi yang baik bagi masyarakat sekitar waduk. Jangan sampai pencaharian masyarakat lokal berbasis sungai ini semakin sulit. Bila perlu Pemerintah harus turun tangan untuk segera menyeselaikan masalah ini," tandasnya. (ayu/es)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...